PENGATURAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Plastik sekali pakai merupakan salah satu jenis sampah yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Meskipun demikian Indonesia belum memiliki peraturan secara khusus yang mengatur mengenai larangan penggunaan plastik sekali pakai. Ketiadaan peraturan ini menimbulkan urgensi untuk merumuskan kebijakan hukum yang tegas melalui teori kriminalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi peraturan larangan penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia dengan meninjau kebijakan hukum di negara lain seperti Jepang, Inggris, dan India yang telah menerapkan peraturan larangan penggunaan plastik sekali pakai sebagai perbandingan.rnPenelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan ini bertujuan untuk mengambil pelajaran dari negara lain yang sudah menerapkan mengenai pengaturan penggunaan plastik sekali pakai. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa data skunder terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan) dan bahan hukum skunder (buku, jurnal, pendapat para ahli, dan internet). Keseluruhan bahan hukum dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif dan ditarik kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan atau kekaburan mengenai pengaturan penggunaan plastik sekali pakai dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Beberapa wilayah di Indonesia telah menerapkan larangan penggunaan plastik sekali pakai melalui peraturan daerah, peraturan walikota, dan perauran gubernur. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif melalui revisi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah untuk menetapkan dan menerapkan secara khusus dan jelas mengenai pengaturan penggunaan plastik sekali pakai.