TINJAUAN YURIDIS MENGENAI JAMINAN HARTA BERSAMA TANPA IZIN ISTERI

Jaminan merupakan harta benda yang diberikan kepada pemberi fasilitas pinjaman untuk memberikan keyakinan bahwa peminjam akan memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Peminjam dalam hal ini Mohammad Farid Asror yang diberi kuasa oleh suami untuk menjaminkan harta bersama berupa dua sebidang tanah tanpa persetujuan isteri. Tidak adanya persetujuan isteri terhadap jaminan harta bersama tersebut mengakibatkan batalnya suatu perjanjian pengikatan jaminan atau batal demi hukum keberlakuannya. Hal ini sangat menarik untuk diteliti karena kewenangan suami dan isteri sama besarnya dengan kewenangan isteri untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban diaspek yuridisnya apakah dapat dibenarkan suami menjaminkan harta bersama tanpa izin isteri dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap objek jaminan tersebut.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Isu hukum yang diperoleh melalui putusan yang kemudian disandingkan dengan peraturan perundang-undangan terkait sehingga memunculkan kejelasan mengenai keabsahan wewenang suami yang melampaui wewenang isteri dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama dan apa akibat hukum yang ditimbulkan jika perjanjian jaminan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suami memberikan kuasa kepada saudara kandungnya sendiri (debitor) untuk menjaminkan harta bersama tersebut tanpa adanya persetujuan dari isteri sebelumnya. Suami memberikan kuasa khusus kepada isteri tanpa memberitahukan isi dan maksud dari perjanjian jaminan tersebut, maka menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tindakan suami tidak dapat dibenarkan. Dalam pembuatan APHT pada harta bersama harus dilakukan suami dan isteri berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Mengenai akibat hukum yang ditimbulkan terhadap dua sebidang tanah sebagai harta bersama dapat dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian yaitu syarat objektif (kausa tidak halal) sehingga objek jaminan tersebut tidak dapat dieksekusi.