PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING (ALIH DAYA) DI PERUSAHAAN

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing (Alih Daya) Di Perusahaan, permasalahan ini dilatar belakangi adanya pekerja/buruh outsourcing yang dipekerjakan pada kegiatan inti perusahaan yang mana hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peneitian ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan tentang perlindungan hukum terhadap pekerja /buruh outsourcing yang dipekerjakan pada kegiatan inti perusahaan.
Penelitian ini merupakan penelitian non-doktrinal dengan menggunakan pendekatan fakta dan teknik pengumpulan data wawancara yang kemudian dianalisis secara deskriptif.
Kedudukan hukum para pekerja/buruh outsourcing yang bekerja pada kegiatan inti pada PT SC disini diakui dan disamakan dengan pekerja/buruh kontrak atau permanen, hal tersebut dapat dilihat dari perlindungan yang diberikan oleh perusahaan pemberi kerja kepada para pekerja/buruh. Sedangkan dari perusahaan penyedia jasa sendiri perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh para pekerja/buruh tersebut tidak mereka dapatkan. Dalam hal tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja outsourcing pemerintah menetapkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 64-66. Akan tetapi dalam ketentuan Udang-Undang tersebut bukanlah melindungi hak-hak dari para pekerja outsourcing tetapi menimbulkan pendapat bahwa perundang-undangan tersebut digunakan untuk menguntungkan pihak tertentu.

Kata kunci: Pekerja/Buruh, Outsourcing, Perlindungan Hukum.