PEMEKARAN DAERAH SEBAGAI UPAYA KONSTITUSIONAL PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU (DOB)

MARKUS,S.D (2019) PEMEKARAN DAERAH SEBAGAI UPAYA KONSTITUSIONAL PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU (DOB). S2 thesis, Universitas Trunojoyo Madura.
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17599-Abstract.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17599-Abstract.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (12kB)
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17599-Cover.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17599-Cover.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17599-Chapter1.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17599-Chapter1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (285kB)
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17599-Chapter2.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17599-Chapter2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (309kB)
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17599-Chapter3.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17599-Chapter3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (331kB)
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17599-Conclusion.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17599-Conclusion.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (86kB)
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17599-References.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17599-References.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (140kB)

Abstract

ABSTRAK
Pemekaran daerah pada otonomi daerah seakan mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga tidak heran jika terus menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis, mengatahui dan membandingkan peraturan-peraturan pemekaran daerah dalam peraturan perundang-undangan yang paling sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta untuk menemukan dan mengetahui landasan konstitusional pemekaran daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dan memakai pendekatan konspetual melalui studi pustaka penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa setiap daerah boleh mengajukan pemekaran daerah yang bertujuan menjadikan daerah tersebut menjadi daerah otonom baru yang mana ada syarat yang harus terpenuhi, prasyarat tersebut diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Item Type Thesis (Tesis)
Thesis Type S2
Creators
Creators
NIM
MARKUS,S.D
Department S2 Ilmu Hukum
Uncontrolled Keywords Pemekaran; Daerah; otonomi.
Divisions Fakultas Hukum > S2 - Ilmu Hukum
Additional Information elib mass import
Depositing User Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id
Date Deposited 15 Oct 2026 20:56
Last Modified 24 Oct 2026 17:03
URI https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/16643

Actions (login required)

View Item
View Item