PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS MEREK YANG MEMILIKI KEAMAAN DENGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tentunya terdapat ketentuan baru yang tidak diatur dalam Undang-Undang merek sebelumnya, salah satunya ketentuan mengenai penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri. Ketetuan penghapusan tersebut dapat dilakukan apabila suatu merek terdaftar berada dalam 3 (tiga) kondisi, salah satunya yaitu merek tersebut memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan Ekspresi Budaya Tradisional. Namun berkenaan dengan hal tersebut, dalam proses pendaftaran merek tidak ada aturan yang melarang pendaftaran merek dengan menggunakan Ekspresi Budaya Tradisional.
Penelitian ini mengkaji terkait hubungan antara ketentuan Pasal 72 dengan Pasal 20 jo Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang memiliki kesamaan dengan Ekspresi Budaya Tradisional. Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji isu hukum yaitu menggunakan pendekata perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan bahan hukum primer dan sekunder.
Hasil kajian penelitian, menunjukan bahwa ketentuan penghapusan merek terdaftar yang memiliki kesamaan dengan Ekspresi Budaya Tradisional dapat dibenarkan, karena Hak atas Ekspresi Budaya Tradisional bersifat kolektif komunal yang juga dapat dikatakan seperti halnya Indikasi Geografis yang dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk didaftarkan sebagai merek dikarenakan merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang juga bersifat Kolektif Komunal. Merek terdaftar yang memiliki kesamaan dengan Ekspresi Budaya Tradisional secara otomatis juga mendapat perlindungan secara preventif, apabila Pemilik merek merasa keberatan dengan keputusan Menteri dalam melakukan penghapusan merek miliknya, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci: Ekspresi Budaya Tradisional, Penghapusan Merek, Perlindungan Hukum.