TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP KEDUDUKAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (KLHK) DALAM PERKARA PAILIT PT RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA (STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PDT.SUS-PAILIT/2023/ PN NIAGA MDN)

Skripsi ini mengkaji tanggung jawab kurator dalam proses kepailitan PT Ricky Kurniawan Kertapersada (PT. RKK), dengan fokus pada posisi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai kreditur negara. Permasalahan bermula dari putusan pengadilan yang menetapkan PT. RKK wajib membayar ganti rugi atas kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan sebesar Rp191.803.261.700,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah). Namun, setelah PT. RKK dinyatakan pailit melalui Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Mdn, kurator tidak mencantumkan tagihan KLHK dalam Daftar Piutang Sementara (DPS) maupun Daftar Piutang Tetap (DPT), meskipun tagihan tersebut memiliki dasar hukum yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap.rnrnPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KLHK berhak atas status sebagai kreditur preferen berdasarkan prinsip structured creditors dan hak negara atas pemulihan kerugian lingkungan hidup. Pengabaian kurator dalam mencantumkan tagihan KLHK dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan profesionalitas kurator. Tindakan ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berpotensi menciptakan preseden negatif dalam penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dalam hukum kepailitan guna memastikan perlindungan terhadap hak negara dalam menagih ganti rugi lingkungan. Skripsi ini merekomendasikan reformasi hukum kepailitan serta peningkatan pengawasan terhadap kinerja kurator.