PEMBATALAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA AKIBAT PENGUNGKAPAN INFORMASI SECARA TIDAK JUJUR OLEH TERTANGGUNG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 83/PUU-XXII/2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 terhadap perlindungan hukum dalam perjanjian asuransi jiwa, khususnya mengenai pembatalan perjanjian asuransi jiwa akibat pengungkapan informasi secara tidak jujur oleh tertanggung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi tidak memberikan kewenangan kepada perusahaan asuransi untuk membatalkan perjanjian penanggungan secara sepihak ketika terdapat informasi yang tidak diungkapkan secara jujur oleh tertanggung karena ketentuan yang memberikan hak mutlak kepada perusahaan asuransi untuk membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa melalui proses hukum itu bertentangan dengan perlindungan hak warga negara yang dijamin oleh UUD NRI 1945. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah bahwa pembatalan perjanjian asuransi jiwa akibat ketidakjujuran tertanggung tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha asuransi, melainkan harus melalui proses pengadilan atau didasarkan pada kesepakatan bersama para pihak.