ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEREDARAN PANGAN OLAHAN TANPA LABEL

Pangan adalah kebutuhan esensial dan hak asasi setiap manusia yang menjamin kelangsungan hidup dan kesehatan. Dalam konteks pangan olahan, konsumen berhak atas informasi yang akurat, lengkap, serta jaminan keamanan dan kehalalan produk. Namun, peredaran pangan olahan tanpa label yang jelas masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan potensi kerugian bagi konsumen. Fenomena ini menjadi lebih kompleks mengingat laporan BPOM tahun 2023 yang menemukan mayoritas kasus kejahatan pangan olahan adalah produk tanpa izin edar (63,5%), disusul kedaluwarsa dan bahan berbahaya. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan signifikan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi peredaran pangan olahan tanpa label dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta mengidentifikasi solusi efektif untuk melindungi konsumen.rnPenelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau studi kepustakaan (library research), dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi dokumen yang meliputi peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan), literatur ilmiah, serta pandangan hukum dan keagamaan yang relevan.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. peredaran pangan olahan tanpa label melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 96 dan 97 yang mewajibkan pencantuman label serta seringkali mengindikasikan ketiadaan izin edar yang melanggar Pasal 91 dan 92 UU Pangan. Selain itu, peredaran tanpa label juga merupakan bentuk ketidakpatuhan langsung terhadap Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 yang mengatur informasi wajib pada label pangan olahan. 2. Peredaran pangan olahan tanpa label bertentangan dengan prinsip ḥalȃl dan ṭayyib dalam Islam, menciptakan shubhat dan gharar yang dilarang. Praktik ini mengancam perlindungan jiwa, harta, agama, dan akal konsumen, serta melanggar prinsip etika bisnis Islam seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, label yang transparan dan akurat sangat penting untuk memastikan konsumen Muslim dapat membuat keputusan yang tepat dan sesuai dengan syariat Islam.