TINDAKAN PENEMBAKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA PELAKU KEJAHATAN TERORISME

Skripsi ini berbicara tentang “Tindakan Penembakan Oleh Aparat Penegak
Hukum Terhadap Tersangka Dalam Tindak Pidana Pelaku Kejahatan Terorisme”
dimana sistem penangkapan yang sering terjadi saat ini kususnya yang dilakukan
oleh aparat penegak hukum khususnya Densus 88 dalam melakukan proses
penangkapan tersangka ataupun terduga Terorisme yang tidak memandang Asas
Praduga Tidak Bersalah, melanggar atauran norma-norma yang ada, dan Hak
Asasi Manusia (HAM) meengenai hak untuk hidup yang diatur dalam Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan cara melakukan
penembakan mati terhadap orang yang belum tentu bersalah, yang statusnya
masih tersangka terkait tindak pidana terorisme tanpa menjalani suatu proses
peradilan yang diputuskan oleh hakim bahwa orang tersebut memang bersalah
atau tidak.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu
penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan publikasi tentang
hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, kasus-kasus penembakan
mati terhadap tersangka terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 dan putusan
pengadilan.
Jika skripsi ini ditarik kesimpulannya bahwa tugas dari Densus 88 adalah
menangkap dan menahan tersangka terorisme, bukan malah menembak dengan
sewenang-wenang terhadap pelaku yang masih statusnya tersangka belum tentu
bersalah, karena dalam tata cara penangkapan semuanya telah diatur dalam
undang-udang atau norma-norma yang ada, jika aparat penegak hukum khususnya
Densus 88 melakukan hal tersebut maka aparat penegak hukum tersebut telah
melanggar asas praduga tidak bersalah, melanggar Hak Asasi Manusia, dan
melanggar aturan yang ada, maka atas perbuatannya dapat dipertanggung
jawabkan secara Hukum Pidana mapun hukum dalam kesatuannya sebagai Polri.