KETIDAKTEPATAN PENERAPAN PASAL DALAM PUTUSAN NOMOR 1100/Pid.Sus/2016/PN.Lbp

Dalam putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2016/PN.Lbp telah terjadi suatu tindak pidana
Narkotika yang mana terdakwa bernama Amah Als Mah Als Atmah telah menyalahgunkan
Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu, terdakwa dituntut oleh jaksa menggunakan Pasal 127
ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “ Setiap
penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling
lama 4 tahun. Dalam penelitian ini terdakwa melakukan 3 (tiga) tindak pidana yaitu 1. Jual beli
Narkotika (114 ayat (1), 2. Menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I (Pasal 112 ayat
(1) 3. Penyalahguna Narkotika Golongan I (Pasal 127 ayat 1 huruf (a). Dalam hal ini
Ketidaktepatan Penerapan pasal dalam suatu putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2016/PN.Lbp terkait
pertimbangan Hakim dalam hal penerapan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
tidak sesuai dengan Ketentuan pasal 63 ayat 1 KUHP yang menjelaskan bahwa suatu perbuatan
yang masuk dalam lebih dari satu aturan pidana yang berbeda-beda, dikenakan ancaman pidana
pokok yang paling berat.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
metode pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang – undangan (Statue
Approach). Metode pengumpulan data dengan penelusuran berbagai literatur atau referensi, baik
dari buku maupun dari media online.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pasal dalam putusan Nomor
1100/Pid.Sus/2016/PN.Lbp dianggap tidak tepat dengan alasan bahwa terdakwa telah terbukti
melanggar tiga ketentuan pasal yang berbeda yang telah disusun oleh Jaksa Penuntut Umum
menggunakan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika, atau Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika atau Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Kata Kunci : Ketidaktepatan, Putusan, Narkotika