rangkap jabatan kepala daerah dalam komisi olahraga nasional indonesia

ANING AYU SRIWIANI (2019) rangkap jabatan kepala daerah dalam komisi olahraga nasional indonesia. S1 thesis, Universitas Trunojoyo Madura.
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17566-Abstract.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17566-Abstract.pdf

Download (7kB)
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17566-Cover.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17566-Cover.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (559kB)
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17566-Chapter 1.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17566-Chapter 1.pdf

Download (153kB)
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17566-Chapter 2.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17566-Chapter 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (270kB)
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17566-Chapter 3.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17566-Chapter 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (263kB)
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17566-Conclusion.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17566-Conclusion.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (109kB)
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17566-References.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17566-References.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (111kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis rangkap jabatan
kepala daerah dalam KONI. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisis apakah tindakan rangkap jabatan kepala daerah dalam organisasi
olahraga yaitu KONI ini dilarang atau tidak.
Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
dengan dua pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan kasus yang berkaitan dengan masalah rangkap jabatan kepala daerah
dalam KONI.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jabatan kepala daerah dalam
organisasi olahraga merupakan rangkap jabatan dikarenakan kepala daerah
memiliki jabatan lain diluar jabatan utamanya sebagai kepala daerah selain itu dua
jabatan tersebut sama-sama bersumber dari APBN dan APBD. Pasal 40 UndangUndang Nomor 3 tahun 2005 menjelaskan adanya larangan rangkap jabatan pejabat
publik dalam organisasi olahraga namun sampai saat ini masih banyak pejabat
publik yang memiliki jabatan di dalam kepengurusan organisasi olahraga yaitu
KONI. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat dan
adanya konflik kepentingan serta minimnya etika yang dimiliki oleh para pejabat.
Kata Kunci : Rangkap jabatan, kepala daerah, organisasi olahraga

Item Type Thesis (Skripsi)
Thesis Type S1
Creators
Creators
NIM
ANING AYU SRIWIANI
Department Ilmu Hukum
Uncontrolled Keywords rangkap jabatan;kepala daerah;organisasi olahraga
Divisions Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum
Additional Information elib mass import
Depositing User Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id
Date Deposited 15 Oct 2026 20:26
Last Modified 24 Oct 2026 17:03
URI https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/16510

Actions (login required)

View Item
View Item