PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DESA

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berimplikasi pada kucuran dana miliaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana desa. Kepala desa sebagai pemimpin desa harus dapat menerapkan fungsi manajemen sejak perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mengatur desanya supaya lebih maju. Berdasarkan peraturan per-UU-an yang ada, pemerintah desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa. Tulisan ini menyajikan peran BPD dalam pengawasan keuangan desa sebagai penerus aspirasi masyarakat di dalam pemerintahan desa. Artinya, BPD bukanlah lembaga yang dapat dengan begitu saja disepelekan, melainkan kepala desa harus senantiasa bekerja sama dengan BPD dalam pembangunan desa. Akhir penulisan ini menjelaskan tentang fungsi, tugas, dan wewenang BPD dalam pengawasan keuangan yang dilakukan oleh BPD. Pelaksanaan pengawasan juga dapat mendeteksi, sejauh mana BPD dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Tulisan ini juga menegaskan bahwa dalam kenyataan kerja BPD belum maksimal Hal ini menjadikan aspirasi masyarakat tidak tersalurkan dengan baik.

Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa - keuangan desa - pengawasan