KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERBASIS SYARIAH DI INDONESIA

Konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari kesesuaiannya dengan UUD NRI Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan berbasis syariah merupakan produk hukum yang diangkat dari hukum Islam, dan diberlakukan hanya kepada orang-orang yang beragama Islam. Namun, penyebutan syariah Islam dalam konstitusi Indonesia tidak dijelaskan secara tertulis. Berbeda halnya dengan Malaysia, dalam konstitusinya mengakui bahwa Islam adalah agama negara sehingga berkembangnya pengaturan berbasis syariah di Malaysia tidak dipermasalahkan. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti, sebab dipertanyakan konstitusionalitas peraturan perundang-undangan berbasis syariah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan bagaimana kedudukan syariah Islam dalam UUD NRI Tahun 1945 dan menganalisis apakah pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan historis, pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kedudukan syariah Islam dalam UUD NRI Tahun 1945 mendapat pengakuan dari rumusan Pancasila pada sila pertama serta Pasal 28E ayat (1), (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 29 ayat (1), (2) UUD NRI Tahun 1945. Penjelasan dari kedua dasar tersebut merupakan adanya pengakuan agama-agama yang berkembang di Indonesia, termasuk agama Islam. Sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis syariah tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Hanya saja untuk menghindari adanya peraturan perundang-undangan berbasis syariah yang bermasalah, pemerintah melakukan pengawasan preventif.

Kata Kunci : Syariah Islam, Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Syariah, UUD NRI Tahun 1945