KAJIAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 2012 DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG TATA RUANG

Tata ruang wilayah adalah suatu pengaturan wilayah dimana setiap zonasi yang ditetapkan dalam regulasi harus tepat, tidak beralih fungsi dan tidak berkurang jumlahnya. Pembangunan yang cepat akan berpengaruh pada lahan yang dimiliki milik masyarakat atau badan non pemerintah. Pemerintah daerah Kota Mojokerto mengatur tata ruang dalam Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2012, yang kondisinya melenceng dari Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang tataruang. Bagi para pihak yang mengalami kerugian atas hal ini akan mendapatkan perlindungan hokum dengan mengajukan keberatan atas keputusan peraturan daerah Kota Mojokerto ini.
Penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dengan mengacu dan meninjau peraturan daerah Kota Mojokerto nomor 4 tahun 2012 dengan undang undang nomor 26 tahun 2007. Metode pengumpulan data Analisis data dilakukan secara kualitatif dan diolah dengan dukungan logika berpikir serta keabsahan dokumen sehingga akan diuraikan secara sistematis yang mampu menjelaskan hubungan-hubungan berbagai jenis data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dengan logika deduktif.
Peraturan daerah Kota Mojokerto nomor 4 tahun 2012 dalam penulisan sedikit sesuai dengan Undang undang nomor 26 tahun 2007. Dapat dikatakan bahwa keadaan objektif Kota Mojokerto masih harus banyak disesuaikan dengan undang undang nomor 26 tahun 2007. Perlindungan publikdengan cara mengajukan gugatan peradilan atas keputusan pemerintah daerah yang merugikan. Pengenaan tentang desintif dan insentif bagi yang sudah sesuai dan melanggar peraturan daerah Kota Mojokerto nomor 4 tahun 2012 ini.