UPAYA PEMULIHAN ASET BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG (Studi Kasus : Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk)

PT First Anugerah Karya Wisata atau dikenal sebagai First Travel bergerak dibidang usaha pariwisata dan penyelenggara perjalanan ibadah Umroh yang didirikan dengan Akta Pendirian No.5 Tanggal 11 April 2015 dihadapan Notaris Kunia Jaya, S.H., M.Kn. dengan susunan kepengurusan Andika Surachman sebagai direktur utama, Anniesa Desvitasari Hasibuan sebagai direktur, dan Siti Nuraida Hasibuan sebagai komisaris utama. Mereka melakukan strategi marketing dengan menawarkan promosi beberapa macam paket Umroh yang lebih murah sehingga bisa mendapatkan 93.295 calon jammah Umroh. Padahal para terdakwa menyadari bahwa paket yang dipromosikan tersebut tidak mencukupi untuk memberangkatkan satu orang calon jamaah umroh sehingga calon jamaah yang sudah diberangkatkan hanya 29.985 orang, sisanya sebanyak 63.310 sudah membayar lunas tidak diberangkat oleh First Travel dan uang tersebut juga tidak dikembalikan. Berdasarkan penelitian ini ditemukan permasalahan bahwa pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk yang menetapkan barang bukti yang bernilai ekonomis dirampas untuk Negara dengan mendasarkan pada Pasal 39 KUHP jo Pasal 46 KUHAP jo Pasal 194 KUHAP.rnrnSemua unsur-unsur dakwaaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dalam persidangan secata sah menurut hukum, sehingga para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.rnrnHasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan barang bukti yang bernilai ekonomis dirampas untuk negara itu tidak sesuai dengan Pasal 39 KUHP jo Pasal 46 KUHAP jo Pasal 194 KUHAP yang dijadikan dasar Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, serta tidak mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum karena korban masih sangat dirugikan terhadap putusan Hakim tersebut.