ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG KABUPATEN SAMPANG

Pasal 58 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Digunakan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 tentang Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Sampang. Namun pada Substansinya Mahkamah Konstitusi menggunakan Pasal 58 Undang – Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota padahal peraturan ini telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Permasalahan juga terdapat pada proses penentuan jumlah Daftar Pemilih Tetatp yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang tidak sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan. oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah ketepatan Hakim dalam memberikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan serta bagaimana proses penentuan jumlah Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (Normative legal research) dengan metode pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konsep.
Berdasarkan pada kajian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi tidak tepat, karena berdasarkan asas Peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah atau Asas lex superior derogat legi inferiori, menunjukkan bahwa seharusnya Hakim dalam memberikan dasar pertimbangan hukum harus menggunakan Undang – Undang yang baru. Mengenai proses penetuan jumlah Daftar Pemilih Tetap, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan karena tidak memedomani aturan yang telah diterapkan dalam penentuan jumlah DPT.
Kata kunci : Putusan, pertimbangan Hakim, daftar pemilih tetap