PENGGUNAAN KARTU BPJS KESEHATAN DALAM ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI (Studi di Kantor ATR/BPN Kabupaten Bojonegoro)

ABSTRAKrnPemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab besar atas jaminan kesehatan untuk masyarakat. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional pemerintah mendorong masyarakat supaya memperoleh pelayanan kesehatan yang terjangkau, aman, dan berkualitas dengan menetapkan keanggotaan BPJS sebagai salah satu syarat mengurus sesuatu yang berkaitan dengan administrasi dan pelayanan publik. Kebijakan yang sudah mulai berlaku ialah peraturan terkait peralihan hak atas tanah karena jual beli yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Melalui riset mendalam di kantor pertanahan Kabupaten Bojonegoro, disimpulkan bahwa banyak masyarakat yang menganggap tidak adanya keterkaitan antara BPJS Kesehatan dengan Peralihan hak atas tanah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban atas rumusan masalah terkait bagaimana korelasi kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat administrasi pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli dan apakah pelaksanaan administrasi dalam pelayanan peralihan hak atas tanah di Kantor ATR/BPN Kabupaten Bojonegoro yang disesuaikan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional.rnMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dikaitkan dengan penelitian kualitatif.rnHasil penelitian ini menunjukkan, bahwa ada korelasi antara syarat administrasi dalam permohonan peralihan hak atas tanah dengan BPJS Kesehatan, kebijakan in sempat dilaksanakan pada masing-masing kantor ATR/BPN setempat yang kemudian ditunda dikarenakan menindaklanjuti INPRES No.1 Tahun 2022. Alasan penundaan adalah untuk mempertimbangkan kesiapan sistem elektronik antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan BPJS Kesehatan. Kata kunci: Administrasi Pelayanan – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial – Peralihan Hak Atas Tanah