PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 (STUDI DI RUMAH SAKIT JIWA MENUR SURABAYA)

Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif yang dilaksanakan secara serentak. Orang yang berhak memilih harus memenuhi syarat yaitu telah berusia 17 tahun sudah/pernah menikah, bukan anggota TNI dan Polri. Tidak terkecuali Orang dengan gangguan jiwa yang memiliki hak pilih.
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian untuk metode analisis bahan hukum menggunakan metode analisis data kualitatif, analisis ini yang khusus mengkaji atau menganalisa permasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian ini menunjukan dalam pelaksanaan hak orang dengan gangguan jiwa pada pemilihan umum telah dilaksanakan oleh rumah sakit jiwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Orang dengan gangguan jiwa yang dapat menggunakan hak pilihnya harus memenuhi beberapa syarat yaitu memiliki KTP, fungsi kognitif yang baik, tidak agresif, dan dapat berperilaku sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat. Peran rumah sakit jiwa dalam pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa adalah memberikan fasilitas tempat pemungutan suara, mengurus berkas perpindahan tempat pemungutan suara serta melakukan pendampingan saat pasien hendak mencoblos.