PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA YAG MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Lembaga Pemayarakatan yang disingkat LAPAS berdasrkan Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sedangkan narapidana menurut Pasal 1 Butir (7) menyebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di lapas, pertanggungjawaban pidana petugas lapas mengenai narapidana yang melarikan diri dari lapas telah diatur dalam Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana sanksi dalam pasal tersebut dikhususkan kepada pelaku tindak pidana yang menyebabkan narapidana melarikan diri dari lapas.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu perundang-undangan. Penggunaan pendekatan tersebut untuk mengetahui ketentuan pidana dalam Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bahan hukum sekunder yaitu buku, artikel, jurnal hukum, dan lain-lain.
Hasil penelitian menunjukkan dalam Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan penulis berpendapat bahwa Pasal 426 KUHP tersebut tidak dikhususkan kepada kepala lembaga pemasyarakatan ataupun sipir, melainkan Pasal tersebut dikhususkan untuk pegawai negeri yang melakukan tindak pidana yang menyebabkan narapidana melarikan diri dari lapas, dan pegawai negeri tersebut harus memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal tersebut untuk bisa dikatakan sebagai pelaku tindak pidana.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana,