PENGHAPUSBUKUAN PIUTANG MACET USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) OLEH BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) BANGKALAN PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG MACET KEPADA UMKM

Kebijakan penghapusan piutang macet kepada UMKM melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 merupakan respon strategis negara dalam mengatasi permasalahan kredit bermasalah yang menghambat perputaran ekonomi rakyat. Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai salah satu BUMN perbankan memiliki peran penting dalam implementasi regulasi ini, termasuk melalui mekanisme penghapusbukuan yang bersifat administratif namun berdampak signifikan terhadap tata kelola risiko dan keberlangsungan pembiayaan produktif. Penelitian ini mengkaji bagaimana pertimbangan BTN dalam menentukan kredit UMKM yang layak dihapusbukukan serta menilai kesesuaian pelaksanaannya dengan kerangka hukum yang berlaku.rnPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumen. Objek kajian terfokus pada BTN Cabang Bangkalan sebagai representasi pelaksana kebijakan pada level operasional. Instrumen analisis yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif untuk memahami keterkaitan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa BTN mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan risiko kredit dalam penghapusbukuan piutang macet, dengan merujuk pada klasifikasi Kol-5, riwayat wanprestasi debitur, serta hasil verifikasi agunan dan riwayat restrukturisasi. Penghapusbukuan dilakukan sebagai langkah terakhir setelah upaya penagihan optimal tidak berhasil. Pelaksanaan di BTN Bangkalan mengacu pada ketentuan PP No. 47 Tahun 2024, namun masih ditemukan kendala administratif, khususnya pada tahap verifikasi pusat dan koordinasi lintas unit, yang dapat mempengaruhi kelancaran proses penghapusbukuan di tingkat cabang.