PENGUASAAN HAK TANAH PERCATON/TANAH BENGKOK OLEH YAYASAN/PESANTREN MAMBAUL-IHSAN DESA AENG PANAS KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP

Penyebutan tanah bengkok/tanah percaton hanya digunakan dipulau Jawa tanah bengkok dalam sistem agraria di Pulau Jawa adalah lahan garapan milik desa. Tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya. Menurut ketentuan, hak tanah adat dikonversi dalam ketentuan Pasal VI menjadi hak pakai. Dengan demikian tanah bengkok adalah tanah negara yang diserahkan kepada desa untuk dimanfaatkan bagi kepentingan desa. Dalam sistem agraria di Pulau Jawa, tanah bengkok adalah lahan garapan milik desa dan tanah bengkok merupakan tanah atau lahan yang secara adat dimiliki sendiri untuk kepala desa atau perangkat desa sebagai kompensasi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian empiris yaitu penelitian secara langsung terhadap obyek penelitian berupa pendekatan kasus yang terjadi di lapangan dan dikembangkan secara perspektif andang-undang yang berlaku.
Dalam Pasal 3 Permendagri itu dinyatakan yang disebut kekayaan desa adalah (1). Tanah kas desa, termasuk tanah bengkok, (2). Pemandian umum yang diurus oleh desa, (3). Pasar desa, (4). Objek-objek rekreasi yang diurus oleh desa, (5). Bangunan milik desa, dan (6). Lain-lain kekayaan milik pemerintah desa. Dengan demikian, sejak diterbitkannya permendagri tersebut, tanah bengkok telah diubah fungsinya dari tanah yang hasilnya diperuntukkan kepala desa dan perangkat desa menjadi sumber pendapatan desa.
Kata Kunci : Tanah Bengkok, Peralihan Hak atas Tanah, Tanah Negara