URGENSI PENGATURAN PEMIDANAAN BAGI BANK DALAM KASUS HILANGNYA DANA NASABAH AKIBAT KELEMAHAN SISTEM PERBANKAN

Kasus hilangnya dana nasabah akibat kelemahan sistem perbankan menjadi permasalahan serius dalam dunia perbankan modern. Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam sistem keamanan serta lemahnya regulasi terkait pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi perbankan. Dalam sistem hukumrnIndonesia, pengaturan mengenai pemidanaan terhadap bank sebagai badan hukum masih terbatas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi nasabah yang dirugikan. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengaturan pemidanaanrnbagi bank dalam kasus hilangnya dana nasabah akibat kelemahan sistem perbankan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini didasarkan pada teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang menegaskan bahwa badan hukum dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti melakukan atau membiarkan terjadinya tindak pidana melalui sistem yang lalai atau tidak memadai. Selain itu, teorirnkepastian hukum menjadi dasar perlunya regulasi yang jelas agar memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal serta minimnya pengaturan pemidanaan terhadap bankrnmenyebabkan bank cenderung tidak bertanggung jawab secara pidana. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang secara eksplisit mengatur mekanisme pemidanaan terhadap bank dalam kerangka hukum pidana Indonesia.