EKSISTENSI NORMA AGAMA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI di DESA PEGANTENAN KABUPATEN PAMEKASAN)

Mayoritas masyarakat Desa Pegantenan yang beragama Islam berpengaruh
terhadap sosial-politik pemerintahan Desa Pegantenan. Nilai-nilai agama Islam
dijadikan sebagai pedoman menjalankan interaksi secara vertikal dan horizontal.
Bentuk kebiasaan ini menimbulkan kesepatakan bahwa segala permasalahan harus
diselesaikan berdasrkan ajaran agama Islam. Seperti halnya permaslahan yang
terjadi di Desa Pegantenan mengenai banyaknya hiburan yang memperkerjakan
perempuan sebagai aktornya khususnya adalah penyanyi. Aspirasi masyarakat
yang didasrkan oleh dalil ulama muncul menolak segala bentuk hiburan dengan
alasan kegiatan tersebut cenderung mengarah kepada maksiat, dan masyarakat
menghendaki bahwa harus ada legitimasi desa yang pada intinya melarang adanya
hiburan tersebut.
Mengingat kewenangan pemerintah desa terkait otonomi desa termasuk
dalam hal pembentukan peraturan desa yang mana dalam prosesnya dibantu oleh
Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas sebagai lembaga perwakilan
masyarakat dan bentuk pelaksanaan demokrasi. Tugas BPD adalah sebagai wadah
masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya terkait segala macam kebutuhan
dan juga keluhan masyarakat. Kepala Desa bersama BPD dan tokoh masyarakat
melakukan musyawarah sebagai bentuk tindak lanjut aspirasi masyarakat yang
telah disampaikan kepada BPD.
Aspirasi masyarakat desa merupakan bentuk adanya kebutuhan hukum,
namun dalam teknis pembuatan suatu produk hukum harus menyesuaikan
prosedur yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu
dalam pembuatan norma hukum harus ada kesessuaian antara kebutuhan hukum
dan falsafah pancasila sebagai staatfundamentalnorm yang tertuang dalam
ketentuan yang termuat dalam konstitusi, pertimbangan lain guna tindak lanjut
aspirasi masyarakat Desa Pegantenan adalah asas keberlakuan hukum Islam dalam
tatanan hukum nasional hal ini ditujukan agar produk hukum yang dibuat tidak
cacat prosedur.