Analisis Tenatang ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) Sebagai Alternatif Sumber Penerimaan Keuangan Negara

Regulasi tentang Keuangan Negara di atur di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sedangkan Pengaturan tentang zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat. Keduanya sama-sama bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Nasional, salah satunya adalah dengan mengentaskan kemiskinan yang tinggi dan meningkatkan pembangunan Nasional. Dalam hal ini, pemerintah memberikan kesempatan peluang untuk zakat, infaq dan shadaqah sebagai alternatif sumber penerimaan keuangan negara melalui penerapan insentif zakat bagi wajib pajak, dan hal ini akan lebih efektif dan efisien. Adanya pungutan pajak dan zakat menjadikan masyarakat merasa terbebani karena beban yang ditanggungnya kepada negara tidak hanya pajak melainkan zakat yang sifatnya sama-sama wajib dan memaksa. Pengelolaan dan penyaluran antara keuangan negara harus dibedakan dengan zakat, infaq dan shadaqah, agar sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan pemerataan sehingga kesejahteraan masyarakat akan terwujud, namun di samping itu dibutuhkan peran pemerintah yang optimal dalam mengelola keuangan negara serta partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Apabila zakat, infaq dan shadaqah dijadikan sebagai sumber penerimaan keuangan negara, maka laporan pertanggungjawabannya harus disesuaikan dengan sistem laporan keuangan negara (standart akuntansi keuangan di Indonesia).