PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KLAUSULA BAKU SEBAGAI PENINDAKAN TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU OLEH PELAKU USAHA DI KABUPATEN BOJONEGORO

Dalam kegiatan transaksi, konsumen sering merasa dirugikan akibat pencantuman klausula baku tanpa sepengetahuan atau persetujuan konsumen. Untuk melindungi hak-hak konsumen dalam segala aspek kegiatan ekonomi, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Banyaknya pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran yang disebabkan kurang optimalnya penegakan hukum di lapangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait penyebaran pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha. Hal ini disebabkan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa klausula baku dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam penyelesaian sengketa klausula baku dan faktor yang menghambat kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam melaksanakan penyelesaian sengketa klausula baku.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari responden yang menghasilkan data deskriptif analisis. Selain itu, ditunjang dengan pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa penyelesaian sengketa pencantuman klausula baku telah dilaksanakan walaupun kurang maksimal atau hanya dilakukan penindakan secara Represif. Selain itu, pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku belum diatur secara tegas didalam Undang-Undang.

Kata Kunci: Penyelesaaian, Sengketa, Klausula Baku