PENGAWASAN TERHADAP USAHA PERIZINAN PERTAMBANGAN RAKYAT (BAHAN GALIAN C) DI KABUPATEN TUBAN

ABSTRAK
Kabupaten Tuban merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi tambang jenis batuan yang cukup baik, yang akhirnya dijadikan masyarakat lokal sebagai salah satu mata pencaharian. Kurangnya kesadaran masyarakat melakukan perizinan mengakibatkan lemahnya pengawasan oleh pemerintah daerah. Permasalahan dalam skripsi adalah: (1)Apakah Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan terhadap Pengelolaan Pertambangan Rakyat (Bahan Galian C) ? (2) Bagaimana Pengawasan terhadap Pengelolaan Pertambangan Rakyat (Bahan Galian C) di Kabupaten Tuban ?
Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan cara normatif dan empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitataif.
Hasil penelitian bahwa mekanisme pemberian IPR di Kabupaten Tuban, pada awalnya pemohon mengajukan persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial Pelayanan Terpadu Satu dan Dinas Lingkungan hidup yang kemudian akan memberikan surat rekomendasi kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Timur agar izin diberikan atau ditolak. Bentuk pengawasan kegiatan pertambangan rakyat di Kabupaten Tuban dilakukan dengan beberpa tahapan yaitu Pengawasan Langsung, dan pengawasan tidak langsung, serta pasca pengawasan. Faktor penghambat pemerintah daerah melakukan pengawasan ada 2 faktor yaitu: (1) faktor internal: adalah kurangnya personil dari staf/aparatur pemerintahan, kurangnya kendaraan operasional untuk menempuh ke lokasi, kurangnya biaya perjalanan dinas untuk melakukan pendataan. (2) faktor eksternal: kurangnya kesadaran masyarakat, tidak adanya laporan dari masyarakat dan kegiatan yang berskala kecil.
Kata Kunci : Izin, Pengawasan, Pertambangan.