ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT ADANYA EFISIENSI ANGGARAN NEGARA

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kebijakan efisiensi anggaran negara merupakan permasalahan baru yang menjadi tantangaan bagi negara Indonesia. Kebijakan yang bermula untuk mengatasi tekanan fiskal dengan melakukan pengurangan anggaran APBN pada Kementrian/Lembaga dan daerah, justru berujung pada banyak pengurangan tenaga kerja di instasi pemerintahan, khususnya pada pekerja Non-ASN. Sebagai pekerja yang rentan dan tidak memiliki jaminan kepegawaian permanen, pegawai Non-ASN seringkali selalu menjadi pekerja yang terdampak atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Oleh karena itu kajian ini mengkaji dan menganalisis bagaimana sebuah kebijakan efisiensi negara dapat berakhir menjadi pemutusan hubungan kerja bagi pekerja Non-ASN yang bekerja di instansi pemerintahan di Indonesia.rnPenelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah primer dan sekunder, dengan menggunakan teknik pengunpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Metode analisis bahan hukum yang digunakan ialah interpretasi hukum.rnHasil penelitian menunjukkan, bahwa efisiensi anggaran negara memang berdampak pada bagaimana pengelolaan anggaran yang didapat oleh Kementrian/Lembaga pusat dan daerah. Dimana dalam hal ini kebijakan efisiensi anggaran negara berdampak pada banyaknya perisitiwa PHK bagi banyak pekerja Non-ASN di lingukungan instansi pemerintahan. Sehingga pada pekerja yang terdampak PHK diharapkan mendapatkan perlindungan hukum yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pekerja berkewajiban mendapatkan hak-hak yang seharusnya diberikan oleh pemberi kerja. Selain itu pada mekanisme penyelesaian PHK diharapkan dilalui dengan proses-proses mekanisme penyelesaian perselisihan yang sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang ada. Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Efisiensi Anggaran Negara, Perlindungan Hukum.