ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS ALAT BUKTI BERITA ACARA P2TL DALAM SENGKETA KONSUMEN DAN PT. PLN (PERSERO) ULP BANJARBARU (STUDI PUTUSAN NOMOR 80K/PDT.SUS-BPSK/2024)

Perbedaan pertimbangan hakim dalam melihat dan menilai Alat Bukti Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Berpengaruh pada perbedaan hasil putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Maka penelitian ini mengkaji “Bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam menentukan alat bukti berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dalam sengketa konsumen dan PT. PLN (Persero) ULP”rn Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan undang – undang (statute approach). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum menggunakan metode analisis perskriptif.rnHasil penelitian ini menunjukkan perbedaan dalam melihat dan menilai alat bukti Berita Acara. Pada putusan pengadilan negeri, hakim merujuk pada Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006 dan membatasi Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2006 membatasi alasan pembatalan yang hanya merujuk pada Pasal 70 UU Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan Mahkamah Agung melihat aturan Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2006 dan juga aturan lanjutan Pasal 6 ayat (5) dan (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2006. Pengadilan negeri menolak seluruh alat bukti yang diajukan pelaku usaha hanya mempertimbangkan pembatalan putusan BPSK. Sedangkan, Mahkamah Agung menilai alat bukti Berita Acara adalah sah dan melihat kesesuaian fakta yang terjadi di lapangan. Setelah dilakukan penelitian lebih dalam, mahkamah agung lebih tepat dalam mempertimbangkan aturan yang terkait dengan sengketa tanpa membatasi suatu aturan. Dan putusan mahkamah agung sesuai dengan mempertimbangkan peraturan yang terkait dan fakta yang terjadi di lapangan.