IMPLIKASI YURIDIS DAN SOSIOLOGIS PERATURAN MENTERI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) PUKAT TARIK (SEINE NETS) TERHADAP NELAYAN DI KELURAHAN BRONDONG DAN BLIMBING KABUPATEN LAMONGAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atas implikasi yuridis dan sosiologis Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 pada masyarakat kelurahan Brondong dan Blimbing kabupaten Lamongan. Meskipun telah adanya larangan tentang Alat tangkap yang digunakan masyarakat nelayan di Kelurahan Brondong dan Blimbing tetapi meraka tetap menggunakan alat tangkap berjenis Payang, Cantrang serta Dogol sebagai alat tangkap untuk mencari ikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara melakukan wawancara dan pengamatan langsung dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak dapat diterapkan pada masyarakat kelurahan Brondong dan Blimbing kabupaten Lamongan karena mereka sudah memiliki kebiasaan dari nenek moyang dahulu untuk menggunakan alat tangkap ikan berjenis payang dan cantrang. Jika dipaksa untuk mematuhi peraturan pemerintah tersebut maka banyak dampak negatif yang terjadi pada masyarakat serta memerlukan biaya yang sangat banyak untuk pergantian atau pengalihan alat tangkap lama pada jenis alat tangkap baru, masyarakat tidak mau menerima alternatif, masyarakat kelurahan Brondong dan Blimbing kabupaten Lamongan akan tetap bersikukuh untuk tetap menggunakan alat tangkap payang dan cantrang karena menurut mereka alat tangkap cantrang dan payang tersebut yang paling menghasilkan dan tidak menimbulkan dampak negatif pada ekosistem laut.