ANALISIS DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG

Disparitas pidana merupakan perbedaan dalam penjatuhan pidana untuk kasus yang sama atau serupa tingkat keseriusannya tanpa adanya pembenaran yang jelas. Tindak pidana perusakan barang yang dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu orang atau yang sering disebut dengan penyertaan atau Deelmening. Dalam hal ini terdapat perbedaan dalam penjatuhan pidana antara putusan nomor: 382/Pid.B/2015/PN.Mdn dengan putusan nomor: 383/Pid.B/2015/PN.Mdn. dalam hal ini disparitas tidak dapat dipisahkan dari diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah mengapa terjadi disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana perusakan barang.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau doktrinal. Dengan menelaah sumber hukum primer yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (Case Approach) yang kemudian dilakukan analisis terkait bahan hukum sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada.
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa disparitas pidana terjadi karena tidak adanya pedoman pemidanaan, patokan pemidanaan dalam penjatuhan pidana serta adanya faktor kebebasan hakim dalam sebuah peradilan. Selain itu, faktor hakim juga berpengaruh karena dalam Undang-undang hanya mencantumkan pidana maksimum saja. Sehingga, hakim bebas menentukan besarnya pidana yang dijatuhkan. Dalam hal ini dikhawatirkan terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan.
Kata kunci: Disparitas Pidana, Penyertaan, Kebebasan Hakim