KETERKAITAN SURAT EDARAN (SE) KAPOLRI No.SE/06/X/2015 TENTANG UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DENGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT

Surat Edaran Kapolri tentang ujaran kebencian (hate speech) hanyalah surat edaran yang diperuntukkan kepada internal Kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena itu dalam perkembangan zaman pada saat ini yang begitu canggih diperlukan adanya aturan yang jelas untuk membantu para pihak kepolisian Republik Indonesia untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang ada khususnya di media sosial yang menggunakan teknologi untuk melakukan suatu bentuk dari unsur-unsur kebencian dan penghinaan di media sosial yang berakibat terjadinya kegaduhan publik yang merugikan dari individu itu sendiri maupun dari kelompok.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Adapun sumber-sumber dari bahan hukum yang diperoleh meliputi dari sitematika hukum, hasil penerapan ketentuan Undangan-undang, buku-buku tentang pidana di bidang teknologi, dan jurnal yang berasal dari media elektronik berupa data-data di internet.
Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa Surat Edaran Kapolri tentang Ujaran Kebencian (hate speech) ini tidak membatasi kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia dikarenakan Surat Edaran ini hanyalah untuk internal Kepolisian Republik Indonesia agar mempertagas atutan-aturan yang telah ada dalam KUHP dan aturan yang lebih khusus seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang dapat digunakan dalam kasus di media sosial (internet). Dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Kapolri tentang Ujaran Kebencian (hate speech) tersebut masyarakat haruslah lebih bijak menanggapi keluarnya Surat tersebut dan masyarakat perlu mengontrol emosi agar tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan orang lain atau suatu kelompok merasa dirugikan dan dilecehkan harkat dan martabatnya di media sosial.

Kata kunci : Surat Edaran Kapolri, ujaran kebencian, media online, ITE (Informasi Transaksi Elektronik)