ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENGGABUNGAN GUGATAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Putusan Nomor: 4268 K/PDT/2022)

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4268 K/Pdt/2022 terdapat penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam posita pada poin 5b dan c, 7 dan 9a sedangkan dalam petitum pada poin 3, dan terdapat perubahan kualifikasi perbuatan hukum dari wanprestasi di Pengadilann Negeri dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN. Bdg dan Pengadilan Tinggi dalam Putusan Nomor 115/Pdt/2021/PT. Bdg menjadi perbuatan melawan hukum di Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4268 K/Pdt/2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum di Indonesia serta menganalisis dan mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada putusan nomor 4268 K/Pdt/2022 yang semula dikualifikasikan wanprestasi diubah menjadi perbuatan melawan hukum.rnMetode penelitian menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, skripsi, jurnal, artikel yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Analisa data yang digunakan adalah analisis preskriptif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktinya penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak diperbolehkan jika tidak ada kaitan erat, karena dapat menyebabkan gugatan kabur dan tidak diterima. Namun, jika keduanya berkaitan erat dan diuraikan secara jelas, terpisah, serta sistematis, penggabungan diperbolehkan. Dalam Putusan No. 4268 K/Pdt/2022, gugatan dinilai sah karena kedua dasar gugatan berkaitan erat dengan objek dan peristiwa yang sama serta dijelaskan secara terpisah, dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 4268 K/Pdt/2022, Mahkamah Agung menilai bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini didasarkan pada perjanjian penegasan jual beli (bukti P-1) dianggap batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW. Dan berdasarkan fakta persidangan tanah objek sengketa telah bersertifikat atas nama pihak lain (bukti P-3), sementara Para Tergugat menerima uang sebesar Rp2.375.000.000,- dari Penggugat tanpa memiliki kewenangan atas hak tanah tersebut. Sehingga memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365 BW.