ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMENEP NO.58/PID.B/2010/ PN SMP TENTANG PEMAKSAAN DAN TIPU MUSLIHAT TERHADAP ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN

Kasus persetubuhan terhadap anak akhir-akhir ini sering terjadi di kabupaten sumenep. Salah satu kasusnya yaitu terdakwa ABD Razak pada bulan juni 2009 telah menyetubuhi Nurhayati dirumah Darmaji, terdakwa mengatakan bahwa mencintai Nurhayati dan berjanji akan menikahinya, sehingga Nurhayati mau disetubuhi oleh terdakwa. Dan juga pada bulan Juni 2009, terdakwa menyetubuhi Nurhayati dirumah Moh. Imam, pada saat dirumah Moh. Imam terdakwa menarik tangan Nurayati dan mengancam akan meninggalkan Nurhayati jika tidak mau bersetubuh dengannya. Dalam hal ini apakah putusan Pengadilan Sumenep yang memutuskan perkara tersebut sudah tepat berdasarkan peraturan Perundang-undang yang berlaku di Indonesia.
Persetubuhan terhadap anak diatur dalam pasal 81 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan juga dalam memutus perkara tersebut Majelis hakim mepertimbangkan hal-hal yang sepatutnya dimana menjadi keyakinan hakim, apakah seseorang dapat dipidana atau tidak.
Dalam memutus perkara tersebut hakim harus mempertimbangkan perilaku terdakwa, baik dipersidangan maupun tahap penyidikan dan juga harusnya hakim mempercayai keterangan korban, dikarenakan dalam kasus persetubuhan konteksnya berbeda dengan yang lain, persetubuhan tidak mungkin dilakukan pada saat dan keadaan banyak orang, jadi untuk diperoleh saksi dalam kasus persetubuhan akan sangat sulit. Maka hakim harus benar-benar jeli mempertimbangkan keterkaitan terdakwa dengan alat bukti visum et repertum dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut.
Kata kunci : persetubuhan terhadap anak - peraturan persetubuhan – bukti visum et repertum