KEWAJIBAN HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

ABSTRAKrnrnrnUndang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 54 telah mengamanahkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan dipertegas lagi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 Ayat (1) huruf b yang menyebutkan kesehatan menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Namun, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan sampai saat ini belum mengatur secara spesifik terkait pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Pengaturan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah? dan (2) Bagaimana Konstruksi Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan?. Penelitian ini bertujuan dan mempunyai manfaat untuk menganalisis Pengaturan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan mengetahui Konstruksi Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan sehingga dapat mengisi kekosongan hukum dan mengatur lebih spesifik terkait pelayanan kesehatan sebagai bentuk pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah kabupaten Bangkalan terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah kabupaten Bangkalan kepada masyarakat. Metode Penelitian untuk naskah ini dilakukan secara sistematis dan metodelogis, dengan menggunakan metode penelitian normatif. Adapun pendekatan naskah ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yang digabungkan dengan pendekatan konseptual serta pendekatan komparatif.rnHasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi kewajiban hukum bagi suatu pemerintah daerah maka diperlukan pengaturan yang bersifat eksplisit dan komprehensif serta konstruksi hukum sebagai acuan atau pedoman dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan yang didasarkan atas adanya rencana pembangunan daerah yang memasukkan bidang kesehatan sebagai penunjang program prioritas pembangunan Kabupaten Bangkalan tahun 2022 yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dengan tetap mempertimbangkan unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Kata Kunci : Kewajiban Hukum, Peraturan Daerah, Pelayanan Kesehatan.