Penyelesaian Utang Piutang Melalui "Dunungan" Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro)

Dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat, interaksi antar individu kerap melahirkan berbagai bentuk hubungan hukum, salah satunya perjanjian utang-piutang dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi. Idealnya setiap perjanjian menuntutrnkejelasan hak dan kewajiban para pihak. Namun, masyarakat Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, praktik utang-piutang dilakukan secara lisan. Kondisi ini yang rentan memicu munculnya sengketa dan permasalahan dirnkemudian hari. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan penyelesaian utang piutang melalui dunungan di masyarakat Desa Mojodelik dan apakah penyelesaian tersebut sejalan dengan kaidah 'urf.rnPenelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif.Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan masyarakat yangrnterlibat dalam utang piutang, seperti kreditur, debitur, dan tokoh masyarakat. Dengan pemilihan responden secara purposive (critical case sampling).rnHasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian utang-piutang di Desa Mojodelik dilakukan melalui kebiasaan lokal yang dikenal sebagai "dunungan" ataurnmusyawarah. Dunungan terbukti lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan jika harus melalui proses hukum formal. Namun, dalam perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa praktik dunungan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan kaidah ‘urf yang mengikat karena ditemukan bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran. Selain itu, dunungan tidak dapat dikategorikan sebagai akad shulh (perdamaian) yangrnsah disebabkan oleh kurangnya pemahaman mendalam tentang fiqh muamalah pada tokoh masyarakat yang berperan sebagai penengah, yang berpotensi menyebabkan ketidakjelasan rukun dan syarat baku akad shulh. Dengan demikian, meskipunrndunungan mencerminkan nilai-nilai sosial seperti tolong-menolong dan kekeluargaan,ia memerlukan penyempurnaan agar dapat memenuhi standar syariah dan memberikan kepastian hukum yang kuat.