KUALIFIKASI TRANSAKSI UMPAN BALIK PEMESANAN FIKTIF PADA TOKO ONLINE

Pada era Globalisasi seperti saat ini yang mana fungsi dari media online seperti telepon genggam (handphone) mengalami suatu peningkatan yaitu dapat mengakses suatu jaringan yang disebut internet. Sehingga dengan dapatnya mengakses jaringan internet ini seseorang dapat dengan mudah melakukan transaksi penjualan dan pembelian melalui aplikasi online yang terhubung di internet, seperti contohnya dalam aplikasi Bukalapak dalam aplikasi Bukalapak seseorang dapat melakukan transaksi jual – beli melaui internet, namun sedikit orang melakukan kecurangan dalam menggunakan aplikasi Bukalapak ini, salah satu contohnya dalam melakukan pemesanan fiktif yang dapat diartikan sebagai suatu pemesanan palsu. Perbuatan pemesanan fiktif ini telah diatur dalam Undang – undang informasi dan transaksi elektronik Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun jika kita tinjau dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam tindakan pemesanan fiktif ini telah melanggar dalam Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan.
Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan mencari data yang diperoleh dan dianalisis secara deskrptif, kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokkan kedalam bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi yang dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis guna memperoleh kejelasan dalam penyelesaian.
Hasil penelian adalah bahwa perbuatan pemesanan fiktif ini termasuk tindak pidana di indonesia karena telah terdapat undang – undang yang mengatur serta perbuatan pemesanan fiktif ini dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana penipuan, sehingga pelaku order fiktif ini dapat saja dikenakan sanksi pidana penipuan, sehingga unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi.
Kata Kunci : Bukalapak, Pemesanan Fiktif, Hukum Pidana