ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMENEP NOMOR 248/PID.SUS/2013/PN.SMP TENTANG TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR SECARA ILLEGAL

Dalam hal ini penulis akan membahas Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp mengenai kasus penambangan pasir secara illegal yang dilakukan Terdakwa Mahari Bin Sa’enal Pada Bulan September tahun
2013 tertangkap tangan sedang memuat pasir laut dalam truk, oleh patroli gabungan di Jalan Raya Slopeng Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep. Dalam hal ini apakah putusan Pengadilan Sumenep yang memutuskan perkara tersebut sudah tepat atau tidak.
Dalam Mengadili Kasus tersebut Pengadilan Negeri Sumenep memutuskan bahwa membenarkan terdakwa terbukti melakuan perbuatan tersebut tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana sehingga terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan
hukum.
Berdasarkan dari hasil penelitian Pada putusan Nomor
248/Pid.Sus/2013/PN.Smp menunjukkan bahwa dalam Pertimbangan hakim bahwa mendasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana menurut penulis tidak tepat karena perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 109 Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Dan penulis menyarankan menggunakan Pasal
158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara sebagai asas Lex specialis derogat legi generalis dalam putusan Nomor
248/Pid.Sus/2013/PN.Smp karena meski dalam UUPPLH bisa dikatakan aturan bersifat khusus namun unsur yang terkandung dalam UUPPLH tersebut masih bersifat umum, sehingga alangkah baiknya menggunakan yang lebih khusus lagi yaitu menggunakan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kata kunci: Pidana Lingkungan-Pertimbangan hakim-Asas Lex specialis derogat legi generalis.