PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH YANG MEMENUHI KEWAJIBAN NASABAH LAIN DALAM SUATU PERKUMPULAN

BTPN Syariah menyalurkan pinjaman kepada nasabah melalui perwakilan dari pihak bank yang disebut Petugas Sentra.Pertemuan Rutin Sentra (PRS) dilakukan setiap 2 minggu sekali. Pada saat nasabah telah melakukan pembayaran angsuran hingga 12 kali, pihak bank menawarkan kembali pinjaman tambahan (Top Up). Terdapat nasabah (YY) yang tidak membayar angsuran lalu pihak petugas berkehendak mengeluarkan uang solidaritas sebagai ganti pembayaran angsuran dari nasabah yang tidak membayar kewajibannya. Namun nasabah lain yang tergabung dalam kelompok tersebut tidak menyetujui atas tindakan penggunaan uang solidaritas. Akibatnya, petugas melakukan tindakan tidak mencairkan dana tambahan (Top Up) XY sebagai sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran angsuran salah seorang nasabah dalam kelompok tersebut.Berkaitan dengan itu penting dilakukan penelitian apakah tepat disebut wanprestasi bagi nasabah yang tidak mengganti pembayaran angsuran, kemudian berakibat dana tambahan (Top Up) tidak dicairkan oleh bank. Bagaimana perlindungan terhadap nasabah yang membayar angsuran nasabah lain tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan berkaitan dengan pinjam meminjam dan aspek hukum pembiayaan.Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis preskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi wanprestasi bagi nasabah yang tidak memenuhi kewajiban nasabah lain dalam akad pembiayaan tidaklah tepat. Dasar hukumnya adalah Pasal 1664 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang telah memenuhi kewajiban pihak lain adalah melalui litigasi dengan pengajuan gugatan menggunakan ketentuan dasar hukumPasal 1359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan penyelesaian nonlitigasi yang dilakukan oleh para pihak melalui jalur luar pengadilan dengan cara negosiasidan mediasi menggunakan akad pembiayaandan aturan dasar keanggotaan.