Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Atas Potongan Upah Oleh Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga Di Surabaya

Perlindungan pekerja rumah tangga (PRT) masih sangat minim. Namun sejak tahun 2015, Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan peraturan untuk melindungi PRT yaitu Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (permenaker PPRT). Salah satu peraturannya yaitu terkait larangan untuk LPPRT melakukan penarikan imbalan jasa. Namun hingga saat ini masih terdapat LPPRT yang melakukan penarikan imbalan jasa terhadap PRT, dan penarikan tersebut dilakukan dengan memotong upah PRT sesuai dengan jumlah imbalan yang diminta. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pelaksanaan pemberian upah PRT berdasarkan Permenaker PPRT dan bagaimana peran pemerintah dalam melindungi PRT.
Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta, yang kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif dan preskriptif.
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian upah di PT.M.K.S belum sesuai dengan Permenaker PPRT. Pelaksanaan pemberian upah apabila berdasarkan Permenaker PPRT dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja, baik tertulis atau lisan serta terdapat larangan untuk LPPRT melakukan penarikan imbalan jasa terhadap PRT. Namun pelaksanaan tersebut ternyata masih bertentangan dengan Permenaker PPRT, PT M.K.S masih memotong upah terhadap PRT yang disalurkan. Potongan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk imbalan jasa atas penyaluran PRT. Ditambah lagi belum maksimalnya peran Pemerintah Kota Surabaya yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada PRT yang berada di Kota Surabaya. Dinas Ketenagakerjaan hanya mengatakan bahwa pihaknya hanya memberikan perizinan saja terkait adanya LPPRT tersebut, dan untuk kasus antara PRT dengan LPPRT yaitu pemungutan imbalan jasa dengan memotong upah PRT, pihak Disnaker tidak dapat memberikan tindakan apapun dikarenakan Kota Surabaya belum memiliki landasan hukum untuk menindak pelanggaran yang dilakukan LPPRT.

Kata Kunci : Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan Hukum dan Upah.