DALUWARSA PENUNTUTAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 81/Pid.Sus/2011/PN.Sby)”

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitas terus meningkat. Peningkatan jumlah tindak pidana korupsi tentu akan sangat berpengaruh terhadap turunya kualitas kesejahteraan masarakat, padahal negara memiliki kewajiban untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat. Dampak korupsi yang demikian besar, dan merupakan problem yang sangat serius terhadap kesejahteraan masyarakat harus menjadi tanggung jawab bersama semua elemen bangsa tanpa terkecuali, hal ini dikarenakan pelaku tindak pidana korupsi sudah menjamur hingga ke tingkat terkecil sekalipun, mulai dari tingkat desa sampai negara. Tingkat kejujuran dari perangkat penyelenggaraan negara merupakan salah satu sebab terjadinya korupsi
Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang undangan (statute approach)
Masuknya korupsi dalam kategori kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sebagaimana yang tertuang dalam dalam konsideran menimbang dari undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjadikan korupsi sebagai tindak pidana yang pemberantasannyapun membutuhkan upaya yang luar biasa. Namun sayangnya masih terdapat beberapa hakim tipikor yang kurang memperhatikan hal tersebut, seperti dalam putusan 81/pid.sus/2011/Pn.sby yang mana putusan tersebut terdakwa divonis bebas karena telah daluwarsa, dalam pertimbangannya hakim hanya berfokus kepada penghitungan hari, dan tidak membahas mengenai keberadaan terdakwa serta tidak melihat korupsi sebagai tindak pidana yang bersifat (extra ordinary crime).