ASAS KEADILAN DAN KESETARAAN DALAM KEGIATAN LELANG PASCA PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO TERKAIT KUALIFIKASI PENGAJUAN SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI

ABSTRAKrnSektor Jasa kontruksi memiliki peranan yang penting dalam pembangunan nasional sebuah negara. Sebagai salah satu sektor penting pemerintah berupaya 1nemberikan kemudahan pada pihak yang terlibat dalam sektor jasa kontruksi yaitu Badan Usaha Jasa Kontruksi dalam pengurus perizinan. Melalui UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dilaksanakan melalui PP No 5 tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Ben1saha Berbasis Resiko. Dengan berlakunya aturan tersebut ternyata terdapat perubuhan yang cukup signifikan jika di bandingkan dengan aturan yang lama. Dengan banyaknya perubahan temyata tidak semua adan Usaha Jasa Kontruksi di wajibkan melakukan registrasi baru. Hanya BUJK yang melakukan registrasi baru dan yang melakukan perpanjangan perizinan dengan, masa aktif yang telah habis per akhir tahun 2021 saja. Apabila di bawa dalain ranah lelang penyedia jasa kontruksi milik pemerintah pemilik perizinan lama dan baru dapat mengikuti kegiatan lelang . Permasa1ahan yang menjadi fokus kajian dalam slaipsi ini adalah: Apakah ada ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalain kegiatan lelanng pasca berlakunya aturan baru terkait kualifikasi pengajuan perizinan SBU Kontruksi. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis n01matif. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dimana bahan atau data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan hasil penelitian diharapkan akan dapat menjawab permasalahan yang diteliti, dan pada akhimya akan dapat memberikan saran solusi terhadap permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat ada ketidakadilan pada penetapan besaran nilai lelang paket proyek; terdapat ketidaksetaraan dalam kegiatan lelang, dimana tidak ada pembeda SBU dalam tender atau lelang, maka antara BUJK yang bertanding .dalam lelang dianggap tidak memi1iki kesamaan kualifikasi atau tidak setara; terdapat ketidaksetaraan dalam penerapan peraturan, dimana sesuai dengan indikator dalam konsep kesetaraan; dan dalam pe1nberlakuan aturan hingga dampaknya, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip lelang. Disarankan mempertimbangkan Kembali besaran nilai paket proyek, agar dapat terjangkau bagi seluruh BUJK dan Memberikan pembeda bagi BUJK yang memiliki SBU dengan Standar kua]ifikasi terbaru agar dapat ciptakan keadilan.rnKata Kunci: Asas Keadilan, Kesetaraan, Aturan Hukum, Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Lelang/Tender, Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha.