URGENSI PENGATURAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Subjek hukum terbaru tersebut adalah korporasi dengan segala kompleksitasnya. Tindakan manusia terhadap satwa yang dilindungi oleh hukum seperti gajah sumatera, trenggiling, penyu, dan binatang lainnya tersebar diseluruh pulau-pulau di Indonesia, termasuk baik dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia merupakan satwa yang harus dilindungi. Mengapa perlu diatur tentang pertanggungjawaban korporasi berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk membangun argumentasi tentang pentingnya pertanggungjawaban bagi korporasi secara Riil melakukan tindak pidana yang belum diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana dalam menganalisis rumusan permasalahan menggunakan penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum. Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.
Jadi kesimpulan dari semua permasalahan yang ada adalah kebijakan hukum pidana saat ini, khususnya kebijakan formulasi tindak pidana satwa yang dilindungi masih terdapat beberapa ketidak sinkronisasian antara system induk, KUHP dengan Undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana satwa yang dilindungi, penegakan hukum untuk mengatasi kejahatan atas satwa liar melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 saat ini telah mengalami kekosongan hukum. Kekosongan hukum terjadi baik karena faktor hukum maupun faktor penegak hukum.

Kata kunci : Korporasi, Satwa Liar, Konservasi Sumber Daya Alam.