TRUNOJOYO-Tugas Akhir-9264-Abstrac.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-9264-COVER-Daftar Isi siap upload.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-9264-BAB I Mahrus Ali 120111100090.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (249kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-9264-BAB II Mahrus Ali 120111100090.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (289kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-9264-BAB III Mahrus Ali 120111100090.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (331kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-9264-PENUTUP Mahrus Ali 120111100090.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (92kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-9264-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (221kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-9264-LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (162kB)
Abstract
Secara konstitusional, keberadaan Desa diatur dalam Pasal 18B Ayat (2)
UUD 1945 yang mengatur bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, kedudukan
Pemerintahan Desa selalu menimbulkan perdebatan. Diatur dalam Pasal 5 UU No.
6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa “Desa berkedudukan di wilayah
Kabupaten/Kota”. Hal ini menimbulkan persoalan mengingat kedudukan desa
sebagai satuan pemerintahan yang memiliki otonomi, berada di dalam wilayah
Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom. Dengan kata lain, daerah otonom
melahirkan otonomi baru. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD
1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota.
Kemudian terbitlah UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang
merupakan turunan dari Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 tersebut.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
metode penelitian hukum Normatif. Adapun pendekatan yang digunakn adalah
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Hasil pembahasan dari skripsi ini adalah kedudukan Pemerintahan Desa
berada di bawah Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan
ayat (2), mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.
Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas
kelurahan dan/atau Desa. Sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak
boleh bertentangan dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Otonomi Desa
berbeda denga otonomi daerah yang menganut asas desentralisasi sebagai acuan
utama. Pemerintahan Desa lebih kepada Pemerintahan yang Semi-Otonom,
dengan menggunakan asas rekognisi dan subsidaritas
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM MAHRUS ALI |
| Department | Ilmu Hukum |
| Uncontrolled Keywords | Kedudukan, Pemerintahan Desa, Pemerintahan Daerah. ; Position, Village Administration and Local Government. |
| Divisions | Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 15 Oct 2026 19:17 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 17:02 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/16199 |
