PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAMUNIAGA DI KOTA MOJOKERTO

Keberadaan penelitian ini mengkaji tentang perlindungan terhadap para pramuniaga. Pramuniaga belum memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam undang-undang ketenagakerjaan. Apakah pramuniaga ini masuk ke dalam pekerja formal atau malah masuk pekerja informal. Definisi pekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengacu pada pekerja formal. Sehingga masih dipertanyakan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang tepat terhadap hak-hak yang seharusnya diterima oleh para pramuniaga ini. Penelitian ini akan dikaji dengan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan fakta (fact approach). Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian terkait pemahaman pramuniaga terhadap pekerja formal atau informal, dari berbagai sumber dinyatakan bahwa pramuniaga ini termasuk dalam pekerja formal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Terkait pelaksanaan pemenuhan hak-hak terhadap para pramuniaga, bahwa masih banyak perusahaan baik kecil, menengah, maupun besar yang menganggap remeh pekerjaan pramuniaga ini, sehingga banyak sekali ketumpangtindihan yang terjadi antara hak dan kewajiban pekerja dengan perusahaan. Hal ini disebabkan karena kurangnya rasa empati, dan kurangnya pemahaman antar kedua belah pihak terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perlu adanya peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan serta sosialisasi terpadu terkait pemahaman pramuniaga sebagai pekerja formal. Sehingga perlindungan terhadap pekerja pramuniaga dapat dilaksanakan dengan baik. Bentuk perlindungan yang tepat dapat berupa perlindungan atas perjanjian kerja, jaminan kesehatan melalui BPJS Ketenagakerjaan , perlindungan upah, kesejahteraan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja khususnya pramuniaga.