MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI POSITIVE LEGISLATURE DALAM MEMUTUS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang salah satu kewenangannya adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menguji undang-undang Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai Negative Legislature menghapus norma apabila terdapat aturan undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 namun sudah banyak ditemukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang putusannya membuat norma baru hal tersebut menjadi sebuah problem karena dianggap melebihi kewenangannya. Dari latar belakang permasalahan tersebut, dirumuskan permasalahan yakni pertimbanagan MK dalam memutus pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang putusannya bersifat positive legislature dan kesesuaian putusan MK yang bersifat Positive Legislature dengan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Dengan menggunakan pendektan Statute Approach (pendekatan perundang-undangan) dan Conseptual Approach (pendekatan menelaah pandangan sarjana hukum). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pertimbanagn hukum MK membuat norma baru dalam putusannya untuk menegakkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, situasi yang mendesak, dan menghindari kekosongan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan Mahakamah Konstitusi hanya sekedar pembatal norma atau penghapus norma apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mempunyai kewenangan mengganti atau membuat norma baru apabila bertentangan dengan UUUD 1945.