PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA YANG DIAJUKAN OLEH MASYARAKAT MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF

Upaya administratif merupakan salah satu tahapan yang wajib ditempuh sebagai upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengaturan mengenai Upaya Administratif diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, terjadi beberapa perubahan ketentuan semenjak disahkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Perubahan antar kedua regulasi tersebut terjadi disharmonisasi norma sehingga tidak menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini menganalisis perbandingan pengaturan upaya administrasi pada saat sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta kebijakan apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kepastian hukum ketika masyarakat mengajukan upaya administratif. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undanagan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis bahan hukum adalah metode normatif kualitatif, yakni dengan cara mempelajari data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan dengan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa UU Administrasi Pemerintahan membawa banyak perubahan mengenai upaya administratif dari UU PTUN. Mulai dari pengaturan definisi, kewajiban pemberlakuan, dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa administrasi melalui upaya administratif, hingga kewenangan untuk mengadili sengketa tata usaha negara yang telah menempuh upaya administratif dalam bentuk banding administratif. Perubahan tersebut membawa dampak yang besar bagi reformasi administrasi negara. Kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah adalah harmonisasi UU PTUN dengan UU Administrasi Pemerintahan, materi-materi yang sudah jelas termasuk perubahan paradigma mengenai upaya administratif harus segera dituangkan dalam perubahan UU PTUN yang tidak harmonis lagi dengan UU AP yang baru serta pembuatan regulasi teknis yang mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui upaya administratif.