KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEANGGOTAAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif di tingkat
desa sekaligus wakil dari masyarakat desa diberi kewenangan penuh untuk
menerapkan budaya demokrasi di tingkat desa, baik dalam hal pengawasan
terhadap Pemerintah Desa maupun dalam hal penampungan aspirasi Masyarakat
Desa. BPD diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk
menyampaikan idea tau gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam
pembangunan dan kebijakan yang ada di Desa. Hal ini dapat terealisasi apabila
BPD sebagai lembaga legislatif di Desa, berperan aktif dalam hal pelaksanaan
tugas dan fungsinya. Tujuan dari penelitian ini adalah Perlunya Perempuan dalam
kursi parlemen terdapat dalam keanggotan Badan Permusyawaratan Desa dalam
menampung aspirasi masyarakat. dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif.
Analisis data pada penelitian yang bersifat kualitatif berlandasan pada penggunaan
keterangan secara lengkap dan mendalam dalam menginterprestasikan data
tentang variabel, bersifat non-kuantitatif. penelitian menunjukkan bahwa
keanggotaan BPD dalam bidang aspirasi masyarakat meliput hak warga dalam
pengisian anggota BPD bawasanya Hak warga desa dalam pemilihan anggota
BPD dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) yang
menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul
dan mengeluarkan pendapat” pada hakekatnya setiap orang hak-haknya
seharusnya dijaga dan dilindungi oleh hukum, termasuk hal dalam memilih dan
dipilih dalam segala bidang pemerintahan tanpa memandang perbedaan dalam
segi apapun dari yang paling luas ataupun yang paling sempit yakni pemerintahan
desa.
Kata Kunci: Badan Permusyawatan Desa, aspirasi masyarakat, keterwakilan
perempuan, politik perempuan, kesetaraan gender