KEABSAHAN PENGENAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGAR PPKM DENGAN ALASAN MELAWAN PEJABAT YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS

ABSTRAKrnrnKeberadaan pandemi covid-19 mendesak pemerintah untuk mengeluarkan beberapa kebijakan dalam upaya mengurangi angka penyebarannya. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan ialah mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Melalui Irmendagri pemerintah mengatur beberapa larangan diantaranya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PPKM, PPKM Mikro, Penebalan PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM Level 3 dan 4. Ragulasi ini menjadi pijakan bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan sanksi bagi pelanggar-pelanggar yang meyebabkan adanya indikasi penyebaran pandemi.rnNamun yang menarik, beberapa aktivitas masyarakat seperti berjualan dipasar, membuka keramain, dan sebagainya justru diberikan sanksi berupa pidana maupun denda. Sedangkan dalam Irmendagri a quo secara nyata tidak mengatur terkait pemberian sanksi bagi pelanggar. Hal ini justru semakin mempertanyakan keabsahan pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap masyrakat tanpa pijakan yang jelas. Dalam hal ini semakin memperatanyakan, apakah pemerintah sewenang-wenag dalam memberikan sanksi pidana atau bahkan memiliki keterkaitan terhadap aturan lainnya.rnPenulis tertarik untuk mengkaji seacara subtantif mengenai materi muatan dalam Irmendagri tersebut dengan mengkorelasikan terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan unutk melihat asas-asas dalam melahirkan kebijakan serta mekanisme dalam pembuatannya.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis normatif, yakni menganalisa berbagai perundang-undangan yang dijadikan dasar pembentukan Irmendagri tersbut untuk menemukan konklusi kemanfaatan dan kegunaan terhadap masyarakat.rnKata kunci : Pandemi, Pembatasan Sosial, Sanksi