TANGGUNG JAWAB NEGARA PADA SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH – SWASTA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (Studi Kasus Desa Bunder Pamekasan)

ABSTRAKrnrnPertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cukup pesat menyebabkan meningkatnya akan kebutuhan infrastruktur yang memadahi. Pihak swasta mempunyai peran yang penting dalam pembangunan infrastruktur bersama pemerintah. Keterbatasan dalam pendanaan mendorong pemerintah untuk memanfaatkan dana diluar anggaran pembelanjaan negara. Adanya opsi pendanaan non pemerintah merupakan angin segar untuk melakukan pembangunan secara maksimal. Selama ini pengaturan mengenai kerjasama pemerintah dengan badan usaha di setiap daerah belum berjalan secara maksimal. Dikarenakan setiap daerah mempunyai kondisi geografis yang berbeda maka pengaturan mengenai kerjasama pemerintah dengan pihak swasta juga tidak sama, yang menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah sudah ada payung hukum yang memayungi pihak yang melakukan kerjasama pemerintah – swasta pada pembangunan infrastruktur. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai kerjasama pemerintah dengan swasta di Kabupaten Pamekasan khususnya Desa Bunder. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi terkait pengaturan mengenai kerjasama pemerintah – swasta dalam pembangunan infrastruktur dan memberikan informasi mengenai tanggung jawab negara dalam kerjasama pemerintah swasta dalam kerjasama pemerintah – swasta dalam pembangunan infrastuktur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mana menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada mengenai pengaturan di Kabupaten Pamekasan mengenai kerjasama pemerintah – swasta dalam kerjasama pemerintah – swasta atau dengan instansi lain, selama ini hanya menggunakan SK Bupati. Tanggung jawab negara dalam kerjasama pemerintah – swasta dipegang oleh PJPK dan dibantu oleh tim KPBU dalam pelaksanaan kerjasama pemerintah – swasta.rnKata Kunci: Kerjasama, Tanggung jawab, Infrastruktur