Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Perjanjian Hutang Piutang Studi Kasus Putusan Perkara Perdata No.10/Pdt.G/2012/PN.Bkln

Pada penelitian ini Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan yang dikategorikan putusan verstek karena salah satu pihak tidak menghadiri persidangan yaitu tergugat terkait kasus hutang-piutang. Pengadilan Negeri Bangkalan dengan memutus perbuatan melanggar hukum dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW.
Rumusan masalah ini 1. Apakah pertimbangan hakim yang menggunakan dasar hukum pasal 1365 BW tentang perbuatan melanggar hukum dalam putusan nomor:10/Pdt.G/2012/PN.Bkln sudah tepat. 2. Apakah diktum putusan nomor:10/Pdt.G/2012/PN.Bkln yang mengabulkan gugatan penggugat itu sudah tepat. Metode pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.
Hasil penelitian pada diktum putusan perkara nomor 10/Pdt.G/2012/PN.Bkln. menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan penggugat tidak masuk dalam unsur perbuatan melanggar hukum pasal 1365 BW melainkan terdapat pada unsur-unsur wanprestasi pasal 1243 BW.